Categories: Sorot

Usman Harun menjadi berita popular minggu ini, Nama Usman Harun di pakai untuk penamaan  KRI milik Indonesia. Ada tiga kapal dengan nama Bung Tomo, Usman dan Harun. Dengan di pakainya nama Usman Harun untuk KRI, Negara Singapura protes.

kri-usman-harunMenamai sebuah kapal laut dengan nama pahlawan bukanlah hal yang aneh. Namun, seringkali, pahlawan di sebuah negara justru merupakan musuh di negara lain. Hal inilah yang mendasari keprihatinan Singapura terhadap Indonesia atas penamaan kapal TNI Angkatan Laut yang baru saja diluncurkan.

Dikutip dari Channel News Asia, setelah pemberitaan media massa Indonesia  mengenai penamaan KRI Usman Harun, Menteri Luar Negeri Singapura, K Shanmugam, menyampaikan keberatannya kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa.

Menurut Shanmugam, penamaan ini akan melukai perasaan rakyat Singapura, terutama keluarga korban dalam peristiwa pengeboman MacDonald House di Orchard Road, Singapura pada tahun 1965 lalu.

Usman Harun diambil dari nama dua anggota KKO (Komando Korps Operasi, sekarang Marinir), Usman dan Harun Said yang mengebom MacDonald House di Orchrad Road yang menewaskan tiga orang pada masa konfrontasi dengan Malaysia, pada 1965.  Keduanya dieksekusi di Singapura pada 17 Oktober 1968.

Namun, begitu tiba di Tanah Air, keduanya dielu-elukan sebagai pahlawan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Untuk menghormati jasa ketiganya, TNI AL memakai nama mereka untuk menamai kapal barunya.

Di Balik Penamaan KRI Usman Harun
Keprihatinan Singapura terhadap penamaan kapal milik Angkatan Laut Indonesia berawal dari Konfrontasi Malaysia atau yang lebih dikenal dengan Konfrontasi saja, tulis laman Straits Times. Konfrontasi yang terjadi pada 1962-1966 ditengarai terkait dengan masalah penentuan masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Serawak.

Saat itu, Federasi Malaysia–atau yang lebih dikenal sebagai Persekutuan Tanah Melayu–akan menggabungkan keempat wilayah tersebut ke dalam Federasi Malaysia. Namun, keinginan ini ditentang oleh Presiden Soekarno.

Menurut Soekarno, hal ini hanya akan membuat Malaysia menjadi negara boneka untuk Inggris yang berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia.

Dari situlah konflik keduanya dimulai hingga akhirnya dua anggota KKO (Komando Korps Operasi, sekarang Marinir) melakukan pengeboman di MacDonald House di Orchard Road, Singapura, pada  10 Maret 1965 yang menewaskan tiga orang dan melukai 33 orang

Dua marinir, yakni Usman Haji Mohamed Ali dan Harun Said, akhirnya dieksekusi di Singapura pada 17 Oktober 1968. Gabungan nama keduanyalah yang kemudian dipilih untuk menjadi nama kapal baru milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Usman Harun.

Bagi Indonesia, tentu keduanya dianggap sebagai pahlawan. Namun, tidak dengan Singapura. Menurut Menteri Luar Negeri Singapura, K. Shanmugam, penamaan ini justru akan melukai perasaan rakyat Singapura, terutama keluarga korban dalam peristiwa pengeboman.

TNI AL Tak Gubris Protes Singapura

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tak menghiraukan keberatan pemerintah Singapura atas pemberian nama  sebuah kapal perang kelas multy role light fregat buatan Inggris dengan nama KRI Usman Harun. Nama kapal perang itu diambil dua orang pahlawan nasional, Usman Janatin bin Haji Ali Hasan dan Harun bin Said, prajurit KKO (Komando Komando Korps Operasi, sekarang Marinir).

Keduanya gugur di tiang gantungan Singapura. Eksekusi ini terkait dengan kasus pengeboman di Singapura tahun 1965 saat operasi Dwikora.  Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Untung Suropati, Indonesia berhak menamai kapal perangnya dengan nama pahlawan nasional.

“Silakan mereka  keberatan, kami yakin mereka pahlawan yang harus diteladani,” kata Untung saat dihubungi Tempo, Kamis, 6 Februari 2014.

Menurut Untung, TNI Angkatan Laut punya aturan sendiri dalam memberi nama sebuah kapal. Sebagai contoh, untuk kapal perang nama yang digunakan adalah pahlawan nasional. “Seperti KRI Ahmad Yani, KRI Fatahillah, dan lain-lain.”

Untuk kapal angkut pasukan dan tank, dia melanjutkan, TNI Angkatan Laut biasanya mengambil dari nama-nama teluk di Indonesia. Sedang untuk kapal perang jenis lain ada juga yang dinamai dari nama-nama pulau dan hewan khas Indonesia.

Angkatan Laut pun berkukuh tak akan mengganti nama KRI Usman Harun. TNI AL punya perhitungan sendiri atas penggunaan nama pahlawan dari Komando Marinir zaman Dwikora itu. Keduannya dianggap layak menjadi panutan prajurit TNI AL, karena kegigihan dan keberanian mereka. “Kalau bukan kami yang meneladani mereka, siapa lagi,” kata dia.

Selain untuk nama kapal perang, Untung menjelaskan,  nama Usman dan Harun sudah lama dipakai sebagai nama gedung dan lapangan tembak di Markas TNI Angkatan Laut. Bahkan di kampung halaman Usman, Purbalingga, namanya sudah diabadikan sebagai nama jalan.

Sebelumnya, Channel News Asia memberitakan  bahwa Menteri Luar Negeri  K. Shanmugam  menyampaikan keberatannya kepada Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Menurut Shanmugam, penamaan Usman-Harun ini akan melukai perasaan rakyat Singapura, terutama keluarga korban dalam peristiwa pengeboman MacDonald House di Orchard Road pada masa konfrontasi dengan Malaysia tahun 1965. Alasannya, nama Usman dan Harun diambil dari nama dua anggota KKO yang mengebom MacDonald House pada 17 Oktober 1965. Peristiwa itu  menewaskan tiga orang dan melukai puluhan lainnya. Usman dan Harun kemudian dieksekusi di Singapura.

Selain nama KRI Usman Harun, TNI AL juga menggunakan nama Bung Tomo dan John Lie sebagai nama kapal perang baru dari Inggris. Bung Tomo atau Sutomo adalah pahlawan nasional yang membakar semangat arek-arek Surabaya melawan Belanda dan Sekutu pada 10 November 1945. Sementara John Lie adalah seorang keturunan Tionghoa yang ikut dalam perang kemerdekaan. John Lie pensiun dari TNI Angkatan Laut berpangkat Laksamana Muda.

Nama Jalan Usman Harun Akan Muncul di Jakarta
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menyatakan sebentar lagi nama pahlawan nasional dari Korps Marinir, Usman Janatin bin Haji Ali Hasan dan Harun bin Said, bakal diabadikan sebagai nama jalan di ibu kota Republik Indonesia, Jakarta.

“Betul, Pak Joko Widodo (Gubernur DKI Jakarta) sudah setuju,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Untung Suropati kepada Tempo, Kamis, 6 Februari 2014.

Menurut Untung, ada kemungkinan Jalan Prapatan atau Jalan Gunung Sahari yang akan diganti namanya menjadi Jalan Usman Harun. Jalan Prapatan, Jakarta Pusat, terletak di depan Markas Korps Marinir, sementara Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, berada di depan Markas Komando Armada Barat. “Kepastiannya tanyakan saja ke Pemerintah DKI Jakarta.”

TNI AL baru saja meresmikan nama tiga kapal perang kelas multi-role light buatan Inggris: KRI Usman Harun, KRI Bung Tomo, dan KRI John Lie. Penamaan pergata ini memicu protes dari Menteri Luar Negeri Singapura, K. Shanmugam, yang disampaikan kepada Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Shanmugam menilai nama Usman Harun melukai perasaan rakyat Singapura, terutama keluarga korban pengeboman MacDonald House di Orchard Road, Singapura, pada 1965. Serangan yang dilakukan dua prajurit kebanggaan Marinir TNI AL Usman dan Harun itu menewaskan tiga orang.

Usman dan Harun berangkat ke Negeri Singa untuk menjalankan misi rahasia pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia. Kala itu Presiden Sukarno menganggap Malaysia adalah antek Barat yang akan melemahkan Indonesia. Namun, mereka tertangkap ketika hendak kembali ke Tanah Air setelah menjalankan operasi. Kedua prajurit Baret Ungu itu dieksekusi mati di Singapura pada 17 Oktober 1986, ketika Sukarno sudah jatuh dan Indonesia dipimpin Presiden Soeharto.

Menurut Untung, selain untuk kapal perang, nama Usman dan Harun sudah lama dipakai sebagai nama gedung dan lapangan tembak di Markas Besar TNI AL. Jalan Usman Janatin juga ada di kampung halaman Usman, Purbalingga, Jawa Tengah, serta di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas,  Semarang.

Aksi Heroik Asal Mula Nama KRI Usman Harun

Cerita aksi Usman dan Harun mirip film pasukan khusus Hollywood. Menyusup dan menyerang langsung ke jantung pertahanan musuh. Saat itu mereka mendapat tugas melakukan sabotase di Singapura yang banyak dihuni tentara sekutu. Usman yang bernama asli Janatin kebetulan punya keahlian melakukan sabotase. Usman dan Harun kini dijadikan nama kapal perang TNI Angkatan Laut, KRI Usman Harun.

Usman yang lahir di Purbalingga pada 18 Maret 1943 mengikuti pendidikan Korps Komando Angkatan Laut sejak 1962. Berbeda dengan rekannya, Harun yang lahir 4 April 1943 di Bawean baru masuk pendidikan dua tahun kemudian. Sebelum sama-sama melakukan operasi di Singapura, keduanya sudah bertemu di Tim Brahma I di Basis II Ops A KOTI.

Malam itu, 8 Maret 1965, Usman dan Harun ditemani Gani bin Aroep menyusup ke daratan Singapura. Gani juga prajurit KKO (Komando Korps Operasi, sekarang Marinir) dan beberapa kali melakukan operasi mata-mata ke daratan Singapura. Ketiganya berangkat dari Pulau Sambu, salah satu pulau di Kepulauan Batam. Pulau Sambu merupakan pangkalan minyak milik Pertamina (dahulu Shell) yang dibangun sejak 16 Agustus 1897. Jarak dari Pulau Sambu ke daratan terdekat Singapura sekitar 13 kilometer.

Setelah sampai di daratan Singapura, ketiga prajurit KKO itu melakukan observasi memilih fasilitas apa yang akan dijadikan target sabotase. Ketiganya melakukan penyamaran menjadi pedagang. Gani yang wajahnya mirip etnis Tionghoa dapat kemudahan membaur. Akhirnya Hotel Mac Donald dekat Stasiun Dhoby Ghaut dipilih menjadi target. Hotel itu dipilih karena banyak dihuni warga Inggris.

Pada 10 Maret 1965, pukul 03.07, ketika banyak penghuni hotel tertidur, Usman dan Harun meletakkan bom seberat 12,5 kilogram. Harian The Straits Times menggambarkan, bom ditaruh di dekat lift lantai 10. Akibat ledakan itu, masih menurut The Straits Times, kaca jendela dalam radius 100 meter pecah dan mobil yang parkir dekat hotel ikut rusak. Dipastikan tiga orang meninggal dan lebih dari 30 orang mengalami luka-luka.

Sayang, operasi intelijen itu kurang persiapan jalur pelarian ke luar Singapura. Pada 13 Maret 1965, keduanya ditangkap di tengah laut. Kisah penangkapan sendiri terjadi ketika Usman dan Harun menaiki kapal curian menuju Pulau Sambu. Namun keburu terlihat patroli laut Singapura.

Keduanya tidak disidang sebagai tahanan perang dengan alasan ketika ditangkap tidak memakai seragam tentara. Upaya pemerintah yang waktu itu salah satunya diwakilkan Mochtar Kusumaatmaja gagal meminta grasi.

Pada pukul 5 pagi, 17 Oktober 1968, Usman dan Harun akhirnya dieksekusi di tiang gantungan. Selesai itu, banyak warga Indonesia melakukan penghormatan jenazah di Kedutaan Besar Indonesia. Siangnya, kedua jenazah dibawa pesawat khusus dari Jakarta. Presiden Soeharto langsung memberikan penghargaan bagi Usman dan Harun sebagai pahlawan nasional. Keduanya pada 20 Oktober 1968 dimakamkan secara militer di Taman Makan Pahlawan Kalibata.

Memburuknya hubungan Indonesia dan Singapura sejak terkuaknya aksi heroik Usman dan Harun baru melunak ketika Perdana Menteri Lee Kuan Yew melakukan kunjungan ke Jakarta. Uniknya, ketika itu Perdana Menteri Lee secara resmi memberikan karangan bunga di makam Usman dan Harun.

Singapura Harusnya Tak Intervensi

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan pemerintah Singapura tak seharusnya mengintervensi penamaan Kapal Perang Indonesia diberi nama Usman Harun. Djoko juga mengingatkan, kalau Perdana Menteri Singapura kala 1973 Lee Kuan Yew pernah menabur bunga di pusara Usman dan Harun.

Jadi Nama Kapal, Harun Said Dikenal Pemberani  “Perdana Menteri Lee Kuan Yew menabur bunga untuk Usman dan Harun di Taman Makam Pahlawan Indonesia di Kalibata,” kata Djoko melalui pernyataan tertulisnya yang diterima Tempo, Kamis, 6 Februari 2014. Argumen tersebut, kata dia, sudah disampaikan kepada Wakil Perdana Menteri sekarang, Theo Chee Hean.

Karena itu, sewajarnya tidak ada permasalahan lagi. Nama kapal perang itu diambil dua orang pahlawan nasional, Usman Janatin bin Haji Ali Hasan dan Harun bin Said, prajurit KKO (Komando Komando Korps Operasi, sekarang Marinir). Keduanya gugur di tiang gantungan Singapura.

Pemerintah Indonesia, kata Djoko, memiliki tatanan, aturan, prosedur dan kriteria penilaian sendiri untuk menentukan seseorang mendapat kehormatan sebagai pahlawan. Pertimbangan tersebut dinilai sesuai dengan bobot pengabdian dan pengorbanan mereka. “Bahwa ada persepsi berbeda terhadap kebijakan pemerintah Indonesia oleh Singapura, tidak boleh menjadikan kita surut dan gamang untuk tetap memberlakukannya.” Ujarnya.

Sebelumnya, dikutip dari Channel News Asia, setelah pemberitaan media massa Indonesia mengenai penamaan KRI Usman Harun, Menteri Luar Negeri Singapura, K Shanmugam, menyampaikan keberatannya kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa.

Menurut Shanmugam, penamaan ini akan melukai perasaan rakyat Singapura, terutama keluarga korban dalam peristiwa pengeboman MacDonald House di Orchard Road, Singapura pada tahun 1965 lalu.

Usman dan Harun Said disebut mengebom MacDonald House di Orchrad Road yang menewaskan tiga orang pada masa konfrontasi dengan Malaysia, pada 1965. Keduanya dieksekusi di Singapura pada 17 Oktober 1968.

Namun, begitu tiba di Tanah Air, keduanya dielu-elukan sebagai pahlawan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Untuk menghormati jasa ketiganya, TNI Angkatan Laut memakai nama mereka untuk menamai kapal barunya.

Singapura Harus Menghormati Aturan Di Indonesia

Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan meminta agar pemerintah Singapura bisa menghormati keputusan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menamai salah satu kapal perang terbarunya, KRI Usman Harun. Meski keberatan, Kementerian meminta agar Pemerintah Singapura menghargai hak Indonesia menetapkan Usman dan Harun menjadi pahlawan nasional.

“Kami punya aturan sendiri mengangkat seseorang jadi pahlawan dan diabadikan jadi kapal perang, tak boleh diintervensi negara lain,” kata Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kementerian Koordinator Polhukam Marsekal Muda Agus R. Barnas saat dihubungi Tempo, Kamis, 6 Februari 2014.

Agus mengatakan, Menteri Joko Suyanto sudah memberikan perjelasan ini ke Wakil Perdana Menteri Singapura Teo Chee Hean siang tadi sekitar pukul 14.30 WIB. Sehingga, Kementerian berharap Singapura bakal luluh terhadap penamaan KRI Usman Harun.

Agus pun mengingatkan bahwa Perdana Menteri Singapura sebelumnya, Lee Kuan Yew, pernah menaburkan bunga di atas makan Usman dan Harun. Saat itu presiden Soeharto memaksa Lee untuk mau menyambangi Taman Makam Pahlawan Kalibata dalam kunjungan kerjanya di Indonesia.

“Seharusnya sekarang sudah tak ada masalah lagi (dengan Usman dan Harun). Tapi kenapa sekarang diungkit kembali, lagi pula itu (penamaan KRI Usman Harun) jelas hak kami,” kata Agus. “Jadi intinya Kementerian dukung TNI AL lanjutkan kebijakan mereka menamai KRI Usman Harun.”

Sebelumnya, dikutip dari Channel News Asia, Menteri Luar Negeri Singapura, K Shanmugam, menyampaikan keberatannya kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa atas penamaan KRI Usman Harun.

Nama Usman Harun diambil dari dua orang pahlawan nasional, Usman Janatin bin Haji Ali Hasan dan Harun bin Said, prajurit Komando Marinir yang melakukan pemboman di MacDonald House di Orchard Road, Singapura pada tahun 1965 saat Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Menurut Shanmugam, penamaan ini akan melukai perasaan rakyat Singapura, terutama keluarga korban dalam peristiwa pengeboman tersebut.

Warga Bawean Minta Usman Harun Jadi Nama Bandara

Mendengar nama Harun bin Said alias Thohir bin Mandar bagi warga Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur, selalu terkait dengan kisah heroik pahlawan nasional. Kopral Anumerta Komando Korps Operasi (KKO, sekarang Marinir) Harun Thohir memang asli Bawean, tepatnya di Desa Diponggo, Kecamatan Tambak.

Camat Tambak, Haji Imam, berkisah Harun dikenal sebagai pemberani sejak kecil. Maka tidak heran jika kemudian Harun memutuskan untuk bergabung di KKO. “Dia memang pemberani sejak kecil,” kata Imam pada Tempo, Kamis, 6 Februari 2014.

Harun lahir pada 4 April 1947. Pada 1964, dia meninggalkan Bawean ketika Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Menurut Imam, Harun tidak terlihat sebagai orang Bawean lantaran perawakannya yang seperti etnis Cina. Dia juga lancar berbicara dalam Bahasa Inggris dan Belanda. “Orang Singapura enggak akan nyangka kalau Harun asli Bawean,” ujar pria kelahiran 1962 ini.

Warga Bawean tidak mungkin melupakan keberanian Harun ketika peristiwa besar itu terjadi pada 10 Maret 1965. Saat itu, Harun bersama dengan anggota KKO lainnya bernama Usman mengebom MacDonald House di Orchard Road yang menewaskan tiga orang.

Jadi Nama kapal, Harun Said di Kenal Pemberani
Nama Harun bin Said alias Thohir bin Mandar bagi warga Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, selalu identik dengan kata pahlawan. Kopral Anumerta Komando Korps Operasi (KKO, sekarang Marinir) mengatakan Harun Thohir memang asli Bawean, tepatnya di Desa Diponggo, Kecamatan Tambak, Bawean, Jawa Timur.

Camat Tambak, Haji Imam, mengatakan Harun dikenal sebagai pemberani sejak kecil. Tidak heran jika kemudian ia memutuskan untuk bergabung di KKO. “Dia memang pemberani sejak kecil,” kata Imam pada Tempo, Kamis, 6 Februari 2014.

Harun lahir pada 4 April 1947. Pada 1964, Harun meninggalkan Bawean ketika Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Menurut Imam, Harun tidak terlihat seperti orang Bawean lantaran perawakannya yang seperti orang Tionghoa. Dia juga lancar berbicara bahasa Inggris dan Belanda. “Orang Singapura enggak akan menyangka kalau Harun asli Bawean,” ujar pria kelahiran 1962 ini.

Warga Bawean tidak mungkin melupakan keberanian Harun ketika peristiwa besar itu terjadi, 10 Maret 1965. Saat itu, Harun bersama dengan anggota KKO lainnya bernama Usman mengebom MacDonald House di Orchard Road yang menewaskan tiga orang. Keduanya lantas dihukum gantung oleh pemerintah Singapura pada 17 Oktober 1968.

Di mata masyarakat Indonesia, khususnya warga Bawean, aksi Harun dan Usman itu dianggap sebagai tindakan kepahlawanan. Riwayat itulah yang menjadi alasan TNI Angkatan Laut menyematkan nama keduanya di kapal perang, yaitu KRI Usman Harun.

Eksekusi pemerintah Singapura itu tentu saja memantik protes masyarakat Indonesia. Bahkan, mahasiswa Indonesia di Jakarta kala itu marah terhadap Singapura. Apalagi tidak sedikit warga Bawean yang tinggal di Jakarta dan Singapura. Namun, aksi protes itu segera dilerai Menteri Luar Negeri Adam Malik.

Kini, ketika Singapura menyatakan keberatan atas penamaan Usman Harun untuk kapal TNI Angkatan Laut Indonesia, warga Bawean pun memprotes. Imam mengatakan seharusnya penamaan itu tidak menjadi masalah. “Amat sangat tidak jadi masalah buat kami warga Bawean. Kami protes kalau Singapura keberatan,” kata Imam.

Warga setempat menganggap Harun mengharumkan nama Pulau Bawean. Mereka tidak peduli dengan sikap Singapura. Warga bahkan mengusulkan mengabadikan nama Harun untuk nama lapangan terbang yang dibangun di Bawean.

Pemerintah sudah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Harun, berdasarkan SK Presiden RI No. 050/TK/Tahun 1968, tanggal 17 Oktober 1968. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Saat ini hanya adik kandung Harun yang masih tinggal di Bawean. Perempuan bernama Asiyah, 50 tahun, masih tetap mendapat perhatian dari pemerintah. Kata Imam, beberapa waktu lalu, Asiyah mendapat santunan dari pemerintah. Selain itu, kata Imam, ia juga selalu digratiskan naik pesawat dengan tujuan mana pun.

Soal Usman Harun, Singapura Keterlaluan!
Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengatakan protes keberatan Singapura terhadap penamaan KRI Usman-Harun tidak perlu digubris. “Singapura itu memang keterlaluan kalau sampai tidak tahu bahwa Usman dan Harun pahlawan nasional Indonesia,” kata Hajriyanto, dalam pesan singkatnya di Jakarta, Jumat.

Hajriyanto menilai Singapura sudah bertindak terlalu berlebihan dan tidak berperasaan karena telah menghukum gantung dua prajurit itu. Menurut Hajriyanto, apabila Singapura sadar sebagai negara tetangga Indonesia, maka hukum gantung itu tidak mungkin dilakukan. “Maksimal hukuman seumur hidup. Kini tanpa perasaan lagi Singapura memprotes penamaan KRI Usman-Harun,” ujarnya.

Protes itu, menurut dia, menandakan Singapura tidak tahu sejarah Indonesia sebagai negara terdekatnya. Hajriyanto menilai kalau perlu Indonesia membuat lagi kapal perang lebih besar dan lebih canggih serta dinamakan KRI Usman-Harun.

Sebelumnya pemerintah Singapura menyatakan keprihatinannya atas penamaan kapal perang baru milik TNI Angkatan Laut dengan nama KRI Usman Harun.

Penamaan kapal itu diambil dari nama dua pahlawan nasional Indonesia, yaitu Usman Haji Mohamad Ali dan Harun Said. Kedua pahlawan itu mengebom MacDonald House, Orchard Road, Singapura, yang menewaskan tiga orang dan melukai 33 orang.

Pemerintah Indonesia menyatakan penamaan KRI itu sudah sesuai tatanan, prosedur, dan penilaian yang berlaku di Indonesia. Selain itu, pemerintah menegaskan tidak boleh ada satu negara pun yang mengintervensi Indonesia untuk menentukan seseorang mendapat kehormatan sebagai pahlawan.

Soal Usman Harun, Singapura Melanggar Piagam PBB
Singapura tidak sepantasnya mempermasalahkan pencantuman nama Usman Janatin bin Haji Ali Hasan dan Harun bin Said pada KRI Usman Harun. Menurut pengamat hukum hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwono, hal itu merupakan urusan dalam negeri Indonesia.

Sikap Singapura yang memprotes nama KRI Usman Harun bertentangan dengan prinsip non-intervensi yang termaktub dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Piagam ASEAN. “Ungkapan Singapura justru berpotensi merusak hubungan baik antara kedua negara,” kata Hikmahanto, Jumat, 7 Februari 2014.

Prinsip non-intervensi, Hikmahanto melanjutkan, dijamin oleh Piagam PBB. Prinsip itu menyebutkan soal tidak adanya campur tangan negara lain dalam urusan domestik suatu negara yang berdaulat. Hikmahanto pun meminta Pemerintah Indonesia tidak mengubah nama KRI Usman Harun seperti yang diminta Singapura.

Kalau nama KRI Usman Harun diubah, kata dia, nama Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, I Gusti Ngurah Rai, dan pahlawan lainnya tidak boleh juga digunakan sebagai nama universitas atau bandara di Indonesia. “Alasannya, Belanda akan tersinggung dan memiliki keprihatinan,” ujar Hikmahanto.

Menurut dia, saat perang, setiap negara pasti menganggap prajurit yang meninggal sebagai pahlawan. Begitu juga ketika Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Dalam peperangan, prajurit pasti bertindak atas nama negara, bukan pribadi.

“Bisa saja negara lain menganggap prajurit sebagai pelaku kejahatan internasional. Tapi Indonesia juga berhak menganggap Usman Harun sebagai pahlawan,” kata guru besar hukum internasional itu.

Di Jepang, kata Hikmahanto, Perdana Menteri Shinzo Abe pernah dikritik oleh Cina dan Korea Selatan karena mengunjungi Kuil Yasukuni, tempat penghormatan bagi para pejuang militer Jepang dari era Restorasi Meiji hingga akhir Perang Dunia II. Kedua negara itu melabeli pejuang militer Jepang yang dihormati di Yasukuni sebagai penjahat perang. Sebaliknya, Jepang menganggap mereka sebagai pahlawan.

Sebelumnya, pemerintah Singapura mengkritik keputusan pemerintah Indonesia yang akan menyematkan nama Usman Harun pada salah satu fregat yang baru dibeli dari Inggris. Singapura keberatan karena memandang Sersan Usman dan Kopral Harun sebagai pelaku kriminal yang pernah meledakkan gedung di Singapura dan dihukum mati atas perbuatannya.

Mendapat dukungan dari sejumlah kalangan, TNI AL tak menghiraukan kritik pemerintah Singapura. Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Untung Suropati menyatakan nama KRI Usman Harun tak akan diganti. Angkatan Laut menganggap Usman dan Harun layak menjadi panutan karena kegigihan dan keberanian mereka. “Kalau bukan kami yang meneladani, siapa lagi?” katanya.

Panas Dingin Hubungan RI – Singapura
Hubungan diplomatik Indonesia-Singapura memang pasang-surut. Beberapa kali kedua negara bersitegang terkait dengan urusan banyak hal. Mulai dari asap api akibat kebakaran hutan di Riau, reklamasi dataran Singapura, hingga masalah penamaan kapal perang TNI Angkatan Laut. Berikut ini sejumlah kejadian yang membuat kedua negara bersitegang.

Kasus Hotel MacDonald

Sejak pengeboman Hotel Mac Donald di Orchad Road oleh Kopral Usman dan Harun pada 10 Maret 1965, hubungan Indonesia dengan Singapura memburuk. Kasus itu tak sampai ke pemutusan hubungan diplomatik. Hubungan bilateral mulai membaik pada April 1973. Saat itu pemerintah Indonesia mengirimkan undangan kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew untuk bertandang ke Indonesia.

PM Lee Kuan Yew menerima undangan dan mendarat di Jakarta pada 25 Mei 1973. Kisah menarik dari lima hari kunjungan PM Lee Kuan Yew ketika ia mau memberikan karangan bunga ke pusara Usman dan Harun di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Padahal kedua orang ini yang melakukan penyerangan dan pengeboman di MacDonald itu.

Tidak diketahui alasan mengapa PM Lee Kuan Yew mau memberikan penghormatan kepada Usman dan Harun. Yang jelas pada kunjungan itu juga diikuti dengan penandatanganan perjanjian batas laut antara RI dan Singapura. Meskipun perjanjian itu penting buat kedua negara, khusus untuk Singapura menjadi modal beberapa bagian dibangun dan direklamasi.

Pelarangan Ekspor Pasir

Pemerintah Singapura dikagetkan dengan keluarnya larangan ekspor pasir dari Indonesia. Larangan itu berdasarkan Permendag Nomor 2 Tahun 2007 tentang Larangan Ekspor Pasir dan Tanah. Keputusan yang ditandatangani 22 Januari 2007 itu mempertimbangkan beratnya kerusakan lingkungan akibat penggalian pasir di sekitar Riau.

Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo dan Menteri Pembangunan Nasional Mah Bow Tan, seperti ditulis majalah Tempo, menjadi saksi soal kerasnya parlemen Singapura mengomentari pelarangan ekspor pasir. Sin Boon Ann, seorang anggota parlemen, dengan sinis menanyakan niat baik Indonesia. “Kalau benar Indonesia peduli pada lingkungannya yang rusak akibat penggalian pasir, bisakah kita membuat mereka juga peduli pada isu asap kebakaran hutan?” ujar Sin Boon.

Anggota parlemen lainnya, Ho Geok Choo, menuduh larangan ekspor itu untuk melambatkan perekonomian Singapura.

Pasir dari Indonesia penting meluaskan wilayah Singapura. Kementerian Luar Negeri sendiri pada 2006 menyatakan reklamasi yang dilakukan pemerintah Singapura sudah menyebabkan daratan Singapura maju sejauh 12 kilometer dari original base line perjanjian perbatasan Indonesia-Singapura pada 1973.

Pada Year Book of Statistic Singapore up to 2006 diungkapkan bertambahnya luas wilayah Singapura memang akibat reklamasi. Awalnya, pada 1960, ketika program baru berlangsung, areal Singapura masih 580 kilometer. Pada 1975, luas Singapura menjadi 596 kilometer. Dalam masterplan reklamasi yang dimiliki pemerintah Singapura, tahap pertama luas Singapura mencapai 774 kilometer pada 2010.

Ekstradisi Ditukar Latihan Perang

Hubungan bilateral kedua negara kembali menunjukkan keuntungan bagi Indonesia. Pada 27 April 2007 di Istana Tampaksiring, Gianyar, Bali, dilakukan penandatanganan perjanjian ekstradisi. Perjanjian itu diteken Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan Menlu Singapura George Yeo, yang disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Perjanjian berisi 31 jenis kejahatan yang dapat diekstradisi, termasuk koruptor. Banyak koruptor Indonesia bersembunyi di Singapura. Namun itu baru perjanjian awal karena Singapura menambah syarat lainnya agar kesepakatan ekstradisi tercapai.

Syarat yang diminta Singapura adalah diperbolehkannya wilayah Indonesia menjadi tempat latihan perang angkatan bersenjata Singapura. Antara lain yang diminta Singapura agar tentaranya bisa berlatih selama 15 hari setiap bulan. Di lain pihak, TNI hanya memberi empat atau enam kali setahun.

Selain itu, Singapura meminta setiap latihan diperbolehkan mengerahkan 25 kapal dan 20 pesawat. Padahal armada Singapura tidak mencapai jumlah itu. Indonesia langsung menyatakan melarang negara lain ikut latihan di wilayah RI. Syarat lainnya, Singapura meminta bebas mengatur sendiri soal teknis latihan di pulau yang sudah ditetapkan tanpa melibatkan pihak Indonesia.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono waktu itu menuding Singapura sengaja agar perundingan ekstradisi macet. Juwono menuding perjanjian pertahanan dan ekstradisi sejak awal memang dilandasi kesepakatan seperti Singapura memberi uang. Adapun Indonesia memberikan tempat berlatih.

Dia memberi contoh, jika seorang buron koruptor Indonesia yang bersembunyi di Singapura dapat ditarik uangnya senilai US$ 200 juta, “Baru kami kasih satu daerah latihan. Begitu seterusnya.” Namun, jika Singapura ingkar janji, kata Juwono, berarti Indonesia dibohongi. “Masak orang Padang, Bugis, Jawa mau dikadalin sama Singapura?” ujarnya kepada Tempo pada 3 Juli 2007.

Jangan Lembek Hadapi Singapura
Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Ahmad Muzani, meminta pemerintah tidak mengganti nama kapal perang KRI Usman Harun. Dia mendukung sikap Indonesia yang tak lembek terhadap Singapura. “Indonesia jangan mengalah,” kata politikus Gerindra itu ketika dihubungi, Jumat, 7 Februari 2014.

Hanya saja, kata Muzani, pemerintah harus menjelaskan kenapa dua kapal perang baru milik Tentara Nasional Indonesia itu dinamai KRI Usman Harun. Yang jelas, dia menilai, penamaan kapal perang itu sudah sesuai prosedur.

Muzani mengatakan tujuan dari penamaan Usman Harun itu sebagai bentuk dari patriotisme nasional. Usman, kata dia, merupakan pahlawan bagi bangsa Indonesia. “Alasan semangat patriotisme ini yang harusnya dijelaskan oleh pemerintah,” katanya.

Harusnya, kata Muzani, Singapura tak perlu meributkan masalah penamaan ini. Sebab, kata dia, penamaan kapal perang merupakan hak internal setiap negara dan tak bisa digugat negara lain. Kerisauan yang dilontarkan oleh pemerintah Singapura, ujarnya, merupakan sesuatu yang tak patut didengarkan.

Sebelumnya, Channel News Asia memberitakan bahwa Menteri Luar Negeri K. Shanmugam menyampaikan keberatannya kepada Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Menurut Shanmugam, penamaan Usman-Harun ini akan melukai perasaan rakyat Singapura, terutama keluarga korban dalam peristiwa pengeboman MacDonald House di Orchard Road pada masa konfrontasi dengan Malaysia tahun 1965. Alasannya, nama Usman dan Harun diambil dari nama dua anggota KKO yang mengebom MacDonald House pada 17 Oktober 1965. Peristiwa itu menewaskan tiga orang dan melukai puluhan lainnya. Usman dan Harun kemudian dieksekusi di Singapura.

 

Protes Singapura Tidak Perlu Di Gubris
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso meminta pemerintah tidak perlu menanggapi protes Singapura ihwal pemberian nama Usman Harun untuk kapal perang TNI Angkatan Laut. “Tidak perlu digubris,” kata Priyo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2014.

Priyo menganggap Usman dan Harun sebagai pahlawan, meski hal ini bertolak belakang dengan pandangan Singapura yang mengecap kedua orang itu sebagai penjahat. “Masalah nama KRI urusan dalam negeri Indonesia, tidak pantas pejabat asing untuk mengomentari itu.”

Indonesia dan Singapura, kata Priyo, memang bersahabat. Namun bukan berarti negara bekas jajahan Inggris itu bisa mencampuri keputusan Indonesia. “Jangan terlalu jauh intervensi putusan yang mengharumkan nama Indonesia. Saya keberatan,” katanya.

Angkatan Laut Indonesia akan menamakan kapal perangnya dengan KRI Usman Harun untuk mengenang Usman Haji Muhammad Ali dan Harun Said. Keduanya berperan dalam pengeboman sebuah kompleks perkantoran di pusat Kota Singapura pada Maret 1965. Mereka dieksekusi di Singapura atas peran mereka dalam pengeboman di MacDonald House Orchad Road pada Maret 1965.

Pemerintah Singapura tidak setuju dengan pemberian nama KRI Usman Harun. Menteri Luar Negeri Singapura K. Shanmugam menyampaikan keberatannya kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa. Menurut Shanmugam, penamaan itu akan melukai perasaan rakyat Singapura, terutama keluarga korban.

Menteri Singapura Kecewa Reaksi Politikus Indonesia
Dalam posting di Facebook terpisah, Menteri Sosial dan Pembangunan Keluarga Chan Chun Sing dan Pelaksana Tugas Menteri Tenaga Kerja Tan Chuan-Jin menyesalkan sikap Indonesia yang memberi nama kapal perangnya KRI Usman Harun. Sebab, dua orang itu adalah pelaku pengeboman di gedung MacDonald, Singapura, pada 1965.

“Saya kecewa dengan keputusan Indonesia untuk menamai kapal perang baru mereka dengan nama dua marinir terpidana. Saya juga kecewa dengan reaksi dari para pemimpin Indonesia yang telah berbicara tentang masalah ini sejauh ini,” katanya, seperti dilansir media Singapura, Straits Times. “Pernyataan itu mencerminkan kurangnya sikap sensitif, kurangnya kepedulian untuk menjaga hubungan bilateral, atau keduanya.”

Menurut Chun Sing, hubungan dua negara ini dengan hati-hati dibangun selama bertahun-tahun. Meskipun ada episode gelap era konfrontasi dan pengeboman gedung MacDonald, pemimpin kedua negara, yaitu Lee Kuan Yew dan Soeharto, menunjukkan kenegarawanan yang bagus untuk menutup periode sulit itu dan bekerja sama untuk mengantar ke era baru dalam kerja sama saling menguntungkan.

“Saya berharap generasi baru pemimpin Indonesia akan menampilkan kebijaksanaan dan kepemimpinan yang sama untuk menempatkan hubungan bilateral di atas semua yang kita lakukan. Dan tidak melakukan apa pun untuk membuka kembali luka lama dan menyakiti hubungan yang dibangun begitu hati-hati ini,” kata Chun Sing.

“Saya berteman dengan banyak orang Indonesia selama bertahun-tahun, terutama selama saya bertugas dua tahun sebagai atase militer di Jakarta. Indonesia telah menunjukkan kepada saya bahwa mereka mampu menghargai kepekaan dalam hubungan. Karena itu, saya kecewa dengan episode ini. Saya berharap para pemimpin Indonesia tidak akan mengorbankan hubungan bilateral kita yang telah dibangun dengan hati-hati demi politik dalam negeri atau kecerobohan,” ujarnya.

Tan Chuan-Jin, dalam posting di Facebook-nya, menceritakan soal kasus pengeboman di MacDonald yang menewaskan tiga orang warga Singapura. Dua pelaku itu, kata dia, dihukum gantung di Singapura, tapi dijadikan pahlawan oleh Indonesia, dan kini namanya diabadikan sebagai nama kapal perang.

“Ini adalah salah satu hal yang perlu diingat bahwa pahlawan Anda adalah dari perang kemerdekaan Anda atau mereka yang telah membangun bangsa Anda. Namun sama sekali berbeda ketika Anda merayakan mereka yang telah bertindak secara brutal dan pengecut. Tidak ada yang heroik dari membunuh warga sipil tak berdosa,” kata Chuan-Jin.

“Negara tetangga kami telah bersikeras bahwa itu adalah hak mereka untuk memberi nama kapal yang mereka anggap cocok. Itu mungkin begitu. Namun juga hak kita untuk menyatakan dengan tegas bahwa tindakan ini sangat mencerminkan sikap tak berperasaan dan tidak hormat,” ujarnya.

Chuan Jin mengatakan, “Sebagai tetangga dan sahabat, kita bisa dan harus memaafkan. Namun dengan penamaan kapal ini, pesannya jelas. Kita juga tidak boleh lupa.”

Mantan Dubes Kaget Atas Protes Singapura
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kaget mendengar protes pemerintah Singapura terkait penamaan KRI Usman Harun. Sebab, saat ia bertugas di negara tersebut, tak pernah ada lagi pembahasan perihal peristiwa pengeboman di MacDonald House, Orchard Road, Singapura, pada 10 Maret 1965.

“Sekarang kok mereka tiba-tiba protes, aneh saja. Tak pernah ada pembicaraan lagi sebenarnya. Semua sudah sibuk dengan urusan masing-masing,” kata Luhut saat dihubungi, Sabtu, 8 Februari 2014.

Ia menyatakan peristiwa pengeboman gedung Shanghai dan Hongkong Bank tersebut sudah tak lagi diperhatikan masyarakat Singapura. Hubungan kedua negara, menurut dia, juga berjalan baik dan harmonis tanpa ada pengungkapan peristiwa masa lalu.

“Mereka sudah membangun sebuah peringatan di tempat kejadian. Itu saja,” kata Luhut.

Menteri Luar Negeri Singapura K. Shanmugam telah menyampaikan protes kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa perihal nama KRI Usman Harun. Singapura mengklaim penamaan tersebut akan menyakiti hati keluarga korban pengeboman 1965.

“Singapura sangat berlebihan,” kata Dubes Singapura tahun 1999-2000 tersebut.

TNI Angkatan Laut memberi nama frigate buatan Inggris itu dengan gabungan nama dua anggota Komando Korps Operasi atau marinir, yaitu Usman Haji Mohamed Ali dan Harun Said. Keduanya meninggal dalam eksekusi hukuman gantung di Singapura pada Oktober 1968 karena tertangkap sebagai pelaku pengeboman di Macdonald House.

Akan tetapi, keduanya disambut sebagai pahlawan oleh masyarakat Indonesia saat jenazahnya dibawa pulang. Keduanya bahkan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Keduanya dinilai sebagai prajurit yang tewas dalam tugas negara meski menyebabkan tiga orang tewas dan 33 orang mengalami luka.

Ketegangan dua negara atas peristiwa bom 1965 ini dipahami telah selesai saat Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yeuw menabur bunga di makan Usman dan Harun pada 1973.

KRI Usman Harun, Hak Indonesia
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura Luhut Binsar Pandjaitan menilai penamaan KRI Usman Harun adalah hak Indonesia. Hal ini dinilai wajar sebagai negara yang memberikan penghargaan bagi pahlawannya.

“Mereka mengebom karena tugas negara. Perlu digarisbawahi, saat itu konteksnya kita sedang perang,” kata Luhut saat dihubungi, Sabtu, 8 Februari 2014.

Letnan Jenderal Purnawirawan ini menyatakan masyarakat di kedua negara juga memahami situasi tegang pada 1965. Hal ini dianggapnya sangat wajar, kemudian muncul perbedaan persepsi terhadap dua anggota Komando Korps Operasi atau marinir tersebut, yaitu sebagai penyerang atau pahlawan.

“Makanya, tak usah ribut, saling tahan diri saja,” katanya.

Menurut Luhut, penamaan KRI Usman Harun tak akan mengganggu hubungan Indonesia dan Singapura. Ia menilai masyarakat kedua negara sudah tak mempersoalkan lagi pengeboman di gedung Shanghai dan Hongkong Bank atau lebih dikenal MacDonald House pada 10 Maret 1965.

Ia juga menyatakan penamaan itu juga tak layak dipergunjingkan karena berada di wilayah kedaulatan Indonesia. “Singapura sangat berlebihan,” kata Dubes Singapura tahun 1999-2000 tersebut.

Di Balik Ziarah PM Singapura ke Makam Usman Harun
Hukuman mati yang dijatuhkan pemerintah Singapura terhadap dua anggota TNI dari Korps Komando Operasi (KKO)–kini disebut sebagai marinir, yaitu Usman Hj Mohd Ali dan Harun Said, membawa luka bagi hubungan Indonesia-Singapura. Setelah kejadian itu, seperti dituturkan Abdul Rachman Ramli, Kepala Perwakilan Indonesia di Singapura saat itu, dalam buku Soeharto Untold Stories, makin tidak harmonis.

Sebagian besar warga Indonesia di Singapura pun dipulangkan, sementara di dalam negeri mahasiswa tengah bersiap menduduki kantor perwakilan Singapura di Indonesia. Namun upaya perdamaian dua negara bertetangga itu tetap dilakukan. Dua tahun setelah pemberian hukuman mati dijatuhkan tahun 1968, Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew berkunjung ke Indonesia.

Menurut Ramly, Presiden Soeharto mengajukan syarat jika Singapura mau memperbaiki hubungan. Salah satunya, Perdana Menteri Lee Kuan Yew harus berziarah ke makam Usman dan Harun di Taman Makam Pahlawan. Perdana Menteri Singapura itu sebaiknya menabur bunga di makam kedua prajurit marinir tersebut. Bukan meletakkan karangan bunga di kaki tugu makam, seperti layaknya tamu negara lain yang datang ke Taman Makam Pahlawan

“Ini syarat yang tak lazim. Namun entah dengan pertimbangan apa, PM Lee Kuan Yew setuju meletakkan karangan bunga di makam Usman dan Harun,” kata Ramly dalam pernyataan tertulisnya di buku Soeharto.

Setelah kejadian tersebut, menurut Ramly, hubungan Indonesia dan Singapura pun berangsur membaik. Ramly menilai Soeharto sebagai panglima tertinggi berusaha semaksimal mungkin membela dan menghormati anak buahnya. Pembelaan dan penghormatan tersebut salah satunya ditunjukkan saat Lee Kuan Yew datang ke Indonesia.

Yang jelas pada kunjungan itu juga diikuti dengan penandatanganan perjanjian batas laut antara RI dan Singapura. Meskipun perjanjian itu penting buat kedua negara, khusus untuk Singapura menjadi modal beberapa bagian dibangun dan direklamasi.

Kini hubungan dua negara ini kembali runyam setelah pemerintah Singapura mengkritik keputusan pemerintah Indonesia yang akan menyematkan nama Usman-Harun pada salah satu fregat yang baru dibeli dari Inggris. Singapura keberatan karena Usman dan Harun dianggap sebagai teroris yang meledakkan gedung di Singapura dan dihukum mati atas perbuatannya.

Singapura Membatalkan Undangan Beberapa Perwira TNI
uru bicara Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Sisriadi Iskandar, mengatakan selain batal mengundang Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kementerian Pertahanan Singapura juga membatalkan undangan bagi sejumlah perwira TNI dalam acara Singapore Airshow.

“Biasanya diundang sebagai ekshibitor,” ujar Sisriadi ketika dihubungi Tempo, Ahad, 9 Februari 2014.

Menurut dia, pihaknya secara rutin menghadiri pameran yang rencananya dibuka pada Senin, 10 Februari 2014 itu. Mengenai pembatalan ini, Sisriadi menyatakan bisa memahami sikap Singapura. Namun Indonesia tak mau membalas perlakuan negara itu. “Kalau kita mengadakan pameran, ya, tetap akan mengundang Singapura, tak masalah,” katanya.

Buntut Usman Harun, RI Mundur dari Singapore Airshow
Delegasi Indonesia untuk Singapore Airshow dipastikan tidak akan berangkat untuk bicara dalam dialog pertahanan di acara itu, Selasa 12 Februari 2014.

 

Mereka yang semula akan hadir yaitu Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Budiman dan Kepala Staf Angkatan Udara Indonesia Marsekal Ida Bagus Putu Dunia.

 

Kementerian Pertahanan Singapura seperti dilansir The Straits Times membenarkan kabar itu, Ahad 9 Februari 2014.  Ini perkembangan terbaru setelah pertikaian diplomatik yang terjadi antara Indonesia  dengan Singapura.

Pembatalan ini masih berhubungan dengan protes Singapura terkait penamaan kapal perang KRI Usman Harun. Singapura menilai pemerintah Indonesia tak sensitif dengan menamai kapal tersebut menggunakan nama tokoh yang dianggap penjahat oleh Singapura.

 

Soal Usman Harun, Panglima TNI Batal ke Singapura
Kepala Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Iskandar Sitompul mengatakan pihaknya melakukan pembatalan kunjungan Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Laut, dan beberapa perwira tinggi ke Singapura untuk menghadiri Singapore Airshow dan memberikan kuliah umum di salah satu universitas di Singapura pada 11-12 Februari 2014.

“Pembatalan dilakukan menyusul dibatalkannya undangan kepada Wamenhan dan perwira TNI,” ujar Iskandar ketika dihubungi Tempo, Senin, 10 Februari 2014.

Pihak Singapura membatalkan undangan pada Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk acara Singapore Airshow, pameran dirgantara terbesar di Singapura. Namun tim aerobatik udara Jupiter tetap tampil dalam acara yang dihelat pada 11-16 Februari 2014 tersebut.

 

Soal Usman Harun, Sudah Selesai Sejak 1973
Kepala Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan sesungguhnya permasalahan antara Singapura dan Indonesia telah selesai pada tahun 1973. “Saat itu Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew menabur bunga di pusara Usman dan Harun di Kalibata,” ujar Iskandar ketika dihubungi Tempo, Senin, 10 Februari 2014.

Untuk itu Iskandar heran mengapa masalah yang sudah selesai sekitar 50 tahun lalu itu muncul kembali. Iskandar mengimbau Singapura harusnya dapat membedakan ranah politik dan teknis dalam menghadapi masalah penamaan kapal perang Indonesia Usman Harun ini.

Menurut Iskandar, TNI dan tentara Singapura sering melakukan kerja sama Angkatan Laut, Darat, dan Udara, juga melakukan pertukaran pelajar. “Harusnya biarkan ranah politik, Menlu, dan Presiden menyelesaikan masalahnya, tapi ranah teknis bisa tetap bekerja sama,” kata dia.

Iskandar mengharapkan agar lobi-lobi politik dapat diambil demi menyelesaikan masalah ini. “TNI akan menunggu perkembangan ke depannya bagaimana,” kata dia.

Upaya RI Bebaskan Usman Harun

Bagaimana sikap Soeharto yang waktu itu menjabat sebagai presiden menghadapi kasus hukuman mati yang dialami Usman-Harun? Dua anggota Marinir Indonesia itu divonis hukuman mati oleh pengadilan Singapura karena dituduh melakukan infiltrasi oleh Singapura terkait dengan operasi konfrontasi dengan Malaysia. Kasus ini mewarnai hubungan Indonesia-Singapura terkait dengan penamaan kapal perang Indonesia.

Soeharto menunjuk Letnan Kolonel Angkatan Darat Abdul Rachman Ramly untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ramly waktu itu Kepala Perwakilan RI di Singapura–cikal bakal Kedutaan Besar RI di Singapura. Melalui hubungan diplomatik, Ramly meminta kepada Singapura agar Usman dan Harun tidak dihukum mati. Namun Singapura berkukuh menghukum mati Usman dan Harun.

Singapura waktu itu termasuk negara persemakmuran Inggris. Dengan demikian, keputusan hukum tertinggi ada di London, Inggris. Dibantu pengacara Singapura, pemerintah RI mengajukan banding ke London. Hasil banding pun tidak diterima.

Mengapa Singapura tetap Gantung Usman Harun ?
Seperti dituturkan Ramly dalam buku Pak Harto The Untold Stories, upaya mengajukan permohonan untuk menunda hukuman itu ditolak. Meski begitu, Ramly minta tetap ditunda menunggu dia melapor dulu ke pemerintah pusat di Jakarta. ”Sekaligus mengabarkan perihal pelaksanaan hukum gantung itu kepada keluarga Usman dan Harun,” ujar Ramly dalam buku Pak Harto The Untold Stories.

Ramly segera melaporkan seluruh peristiwa itu kepada Soeharto di Jakarta. Semula, sejumlah orang dari Departemen Luar Negeri RI menyarankan agar tidak melaporkan perkembangan kasus tersebut kepada Soeharto karena tidak ada gunanya. Namun Ramly berkukuh lapor. “Bagi kami, masalah anak buah harus kami tuntaskan. Bagi saya pribadi, saya juga tidak bisa membiarkan warga Indonesia mendapat masalah di luar negeri. Saya tetap melapor kepada Pak Harto,” ujarnya.

Ketika melapor ke Soeharto, Ramly berterus terang mengenai kondisi yang dihadapi. Saat itu, seperti dituturkan Ramly, Soeharto bertanya, “Mengapa Singapura ingin sekali menggantung mereka?”

Jawab Ramly, “Kesimpulan umum kami, Pak, Singapura itu kan negara kecil. Sebagai negara kecil, mereka ingin eksis.” Ramly menegaskan Singapura menggunakan alasan rule of law yang harus ditegakkan. “Hukum yang diterapkan di Singapura adalah hukuman mati.”

Soeharto kembali menimpali, “Bagaimanapun kita tetap harus berusaha keras agar Usman dan Harun tidak digantung.”

Soeharto lalu menulis surat kepada pemerintah Singapura, isinya meminta agar Usman dan Harun tidak dihukum mati. Dengan berbekal surat tersebut, Ramly menemui Presiden Singapura Yusuf Ishak, yang didampingi Wakil Perdana Menteri. Namun Presiden Singapura menyatakan urusan pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Sedangkan dirinya hanya lambang negara tanpa kewenangan pemerintahan.

Lee Kuan Yew sendiri sedang cuti dan berada di Tokyo. Ramly mengontak Dubes Indonesia di Tokyo, yaitu Rukminto Hendraningrat, untuk menyampaikan permohonan Soeharto soal hukuman gantung Usman Harun.

Lee Kuan Yew mengaku sedang cuti jadi menolak mengambil keputusan. Ia minta Indonesia mengontak wakilnya karena dia yang bertanggung jawab. Ramly mengontaknya dan jawabannya,” Surat Presiden Soeharto sudah kami terima, akan kami pikirkan.”

Sepuluh hari kemudian, Singapura mengabarkan tetap akan meneruskan hukuman mati. Peristiwa itu sempat membuat ketegangan hubungan Indonesia dengan Singapura. Dengan demikian, menjelang hukuman gantung, seluruh staf kedutaan Indonesia di Singapura dipulangkan dan kapal-kapal milik Indonesia pun pulang membawa warga negara Indonesia.

Setelah kematian Usman dan Harun, lima tahun kemudian Lee Kuan Yew ingin berkunjung ke Indonesia. Soeharto menyilakan tapi dengan syarat: Lee harus meletakkan karangan bunga langsung di makam Usman dan Harun di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta.

“Syarat itu sungguh tidak lazim, tapi entah dengan pertimbangan apa PM Lee setuju meletakkan karangan bunga di makam Usman dan Harun. Baru setelah itu hubungan Jakarta-Singapura membaik,” ujar Ramly.

 

Sebenarnya Singapura Yang Menjadikan Usman Harun Pahlawan
Sejarawan Asvi Warman Adam menganggap protes Singapura terhadap penamaan kapal perang Indonesia Usman-Harun ironis. “Menjadi ironis sebab pihak Singapura sendiri yang menjadikan mereka pahlawan,” ujar Asvi, ketika dihubungi Tempo, Senin, 10 Februari 2014.

Usman Haji Mohamed Ali dan Harun Said merupakan dua anggota Komando Korps Operasi, sekarang Marinir. Usman dan Harun mengebom MacDonald House di Orchad Road yang menewaskan tiga orang pada masa konfrontasi dengan Malaysia, pada 1965.

Menurut Asvi, Presiden Soeharto sudah meminta Perdana Menteri Lee Kuan Yew untuk membebaskan Usman dan Harun dari hukuman mati pada 1968. Namun, permintaan tersebut tak dikabulkan. Keduanya dieksekusi di Singapura pada 17 Oktober 1968.

“Harusnya bisa dipahami, saat itu sedang dalam kondisi perang, memang harus melakukan berbagai siasat dan serangan,” kata Asvi. “Harusnya mereka tak dihukum mati.”

Panglima TNI tidak Akan Ganti Nama KRI Usman Harun
Meski Singapura protes, Panglima TNI Jenderal Moeldoko tak akan mengganti nama KRI Usman-Harun. Menurut dia, persoalan antara Singapura dan Indonesia sudah selesai tahun 1973. Saat itu Perdana Menteri Lee Kuan Yew berziarah ke makam Usman dan Harun di Taman Makam Pahlawan sambil menabur bunga. Karena itu, Moeldoko heran dengan Singapura yang baru protes sekarang meski penamaan sudah sejak tahun 2011. “Itu sudah 2011 kenapa baru sekarang protes,” kata Moeldoko di DPR, Senin, 10 Februari 2014.

Prajurit Tak Berangkat, Jenderal Juga
Panglima: Prajurit Tak Berangkat, Jenderal Juga  Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko mengatakan membatalkan kunjungannya ke Singapura. Moeldoko beralasan karena Singapura membatalkan undangan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan sejumlah perwira TNI.

“Masak prajurit tak berangkat, jenderalnya datang,” ujar Moeldoko. Namun demikian, Jupiter akan tetap hadir bila diberi jadwal aerobatik. Jika tidak, pesawat itu tak didatangkan ke Singapura pada acara 11-16 Febrari 2014 nanti.

Penamaan KRI Usman Harun Sudah Sesuai Prosedur

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengklaim penamaan salah satu kapal perang baru Indonesia, KRI Usman Harun, sudah sesuai aturan dan proses yang benar. Menurut Purnomo, di TNI Angkatan Laut setiap kapal perang, khususnya jenis fregat, akan diberi nama pahlawan nasional.

Nama KRI Usman Harun diambil dari dua pahlawan nasional dari Marinir, yakni Usman bin Haji Mohammad Ali dan Harun bin Said. Nama itu menuai protes pemerintah Singapura karena keduanya dianggap penjahat akibat kasus pengeboman gedung MacDonald di Orchad Road, Singapura, pada 10 Maret 1965 saat era konfrontasi Indonesia-Malaysia.

“Saya sudah cek prosedur dan tata cara penamaannya. Sudah saya telepon Kepala Staf Angkatan Laut dan hasilnya sudah betul semua,” kata Purnomo, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin, 10 Februari 2014.

Oleh karena itu, Menteri Purnomo mendukung TNI Angkatan Laut untuk terus menggunakan nama KRI Usman Harun. Dia beralasan, jika semua tata cara dan prosedur penamaan kapal perang sudah terpenuhi, pemerintah tidak melakukan kesalahan. “Dan itu pun hak Indonesia.”

Berbekal alasan tersebut, Menteri Purnomo telah menghubungi Menteri Pertahanan Singapura beberapa waktu lalu. Purnomo menjelaskan bahwa penamaan KRI Usman Harus sudah legal di Indonesia.

Mengenai keberatan dari pihak Singapura, Purnomo mengaku maklum. Menurut dia, sebuah kewajaran jika dua negara punya perspektif yang berbeda. “Negara tetangga akan selalu jadi tetangga. Permasalahan pasti selalu ada, tetapi saya yakin suatu saat mereka akan mengerti,” kata Purnomo.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tak mempermasalahkan keputusan Singapura melarang KRI Usman Harun memasuki perairan negara itu. “Karena memang kapal perang itu dibeli untuk menjaga perairan Indonesia,” kata Purnomo kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Senin, 10 Februari 2014.

KRI Usman Harun dan dua kapal multirole light buatan Inggris lainnya akan beroperasi di wilayah perairan Indonesia.

Menurut Purnomo, KRI Usman Harun merupakan bagian dari program modernisasi alat utama sistem persenjataan Indonesia. Dia pun berharap pemerintah Singapura mau memaklumi upaya modernisasi alutsista Indonesia ini, termasuk pemberian nama KRI Usman Harun.

“Jadi saya tegaskan, alutsista ini (KRI Usman Harun) bertugas melindungi kedaulatan Indonesia, bukan untuk dipakai berlayar ke negara lain,” kata Purnomo.

Sesuai rencana, satu dari tiga kapal buatan BAE System Inggris itu bakal tiba di Indonesia pada awal semester kedua tahun ini, atau bulan Juli 2014. Selanjutnya, kedua kapal akan dikirim secara bertahap.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut telah menentukan nama tiga kapal perang baru mereka: KRI Bung Tomo, KRI John Lie, dan KRI Usman Harun. Namun nama KRI Usman Harun menuai protes pemerintah Singapura.

Sebab, nama KRI Usman Harun diambil dari dua pahlawan Korps Marinir Indonesia, Usman bin Haji Mohammad Ali dan Harun bin Said. Keduanya dianggap Singapura sebagai penjahat akibat kasus pengeboman gedung MacDonald di Orchard Road, Singapura, pada 10 Maret 1965 saat era konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Keluarga Tak Keberatan Usman di Jadikan Nama KRI

Siti Rojiah, 75 tahun, setuju kalau nama adiknya, Usman Janatin, dijadikan nama kapal. Baginya, Usman merupakan pahlawan bangsa yang berkorban demi bangsa dan negara ini. “Adik saya gugur demi tugas negara,” kata Siti, di rumahnya Dusun Tawangsari, Kelurahan Jatisaba Purbalingga, Senin, 10 Februari 2014.

Menurut dia, pemerintah Singapura tak mempunyai hak untuk mencapuri urusan dalam negeri Indonesia. Pemberian nama kapal itu, kata dia, merupakan bentuk penghormatan atas jasa-jasa Usman bagi Indonesia.

Ia mengatakan saat itu hubungan Indonesia-Singapura memang sedang tidak baik karena sedang ada konfrontasi. “Tapi kan sekarang sudah damai,” ujarnya.

Siti berharap pemerintah Indonesia tetap pada rencana awal untuk memberi nama kapal perangnya dengan nama Usman Harun. Pemberian nama tersebut disebutnya sebagai penghargaan atas jasa-jasa pahlawan asli Purbalingga tersebut.

Berdasarkan ingatan Siti, kabar eksekusi mati adiknya pertama kali ia dengan melalui radio pada 15 Oktober 1968. Saat itu, ia dan Siti Rukhiyah, ibunda Usman, mendengar kabar dari radio yang dibelikan Usman usai menjalani tugas merebut Irian Barat dari Belanda.

Is kaget karena saat itu saat pemerintah Singapura akan menghukum gantung adiknya. Sebelumnya, selama tiga tahun, Usman dan Harun dipenjara di Changi. Mereka ditangkap karena meledakkan Mac Donald House, simbol imperialis-kapitalis di Singapura.

Usman Janatin lahir 18 Maret 1943, putra pasangan H. Muhamad Ali dan Siti Rukiyah di Dusun Tawangsari, Kelurahan Jatisaba, Kecamatan/Kabupaten Purbalingga. Ia memiliki 10 saudara. Dua kakaknya juga bertugas di militer Angkatan Darat. Salah satu kakaknya, Letnan Kusni, gugur dalam perang gerilya tertembak tentara Gurkha. Usman Janatin juga gugur oleh tangan pemerintah Singapura dalam usia 23 tahun.

Bupati Purbalingga Sukentho Ridho Marhandrianto mengatakan Usman merupakan pahlawan nasional kebanggan Purbalingga. “Saya sangat setuju kalau kapal perang Indonesia dinamai dengan Usman-Harun,” katanya.

Ia mengatakan Purbalingga bahkan sudah mengabadikan nama Usman menjadi sebuah taman kota dengan konsep untuk keluarga. Taman tersebut dibangun di atas bekas lokasi Pasar Purbalingga yang terletak persis di tengah kota.

Di Protes Singapura, Usman Makin di Sanjung
Nama Usman Janatin, pahlawan nasional yang gugur di tiang gantung pemerintah Singapura pada 1968 silam, hingga sekarang masih dielu-elukan di Purbalingga, Jawa Tengah. Bahkan, nama prajurit Korps Komandan Operasi, sekarang Marinir, itu diabadikan pada sebuah taman kota. “Taman ini dibangun pada 2010, tapi belum selesai,” kata Manager Operasional Owabong, Suharno, Senin, 10 Februari 2014.

Dulu taman itu diurus oleh pemerintah daerah. Karena tak berkembang, lantas pengelolaannya diserahkan kepada Perusahaan Daerah Owabong. Rencananya, taman ini akan diresmikan pada bulan ini.

Suharno mengatakan untuk menata kembali taman Owabong, pihaknya sudah mengucurkan dana hingga Rp 10 miliar. Taman ini, kata dia, memuat dua wahana permainan, yaitu wahana luar ruangan dan dalam ruangan.

Wahana luar ruangan ini akan dilengkapi permainan kereta mini, istana balon, warm coster dan samba balon. Untuk permainan samba balon akan menjadi daya tarik sendiri karena wahana permainan ini baru ada satu di Indonesia. “Untuk kios-kios yang ada nanti akan kita sewakan ke masyarakat umum dengan harga Rp 15 juta per tahun,” katanya.

Ia menambahkan, untuk wahana dalam ruangan, nantinya akan dibangun arena permainan anak-anak 1-10 tahun dan arena game untuk remaja. Materi game adalah permainan modern yang memberikan edukasi kepada anak-anak. “Ruang karaoke akan kita ubah menjadi ruang salon SPA khusus Ibu-ibu dan anak-anak,” katanya.

Suharno memperkirakan total pendapatan bisa mencapai Rp 1 miliar setahun. Taman Usman Janatin ini dibangun di atas bekas pasar lama Purbalingga, yang dibangun pada masa Bupati Triyono Budi Sasongko. Penamaan Usman Janatin sebagai taman semata-mata untuk mengenang keberanian sang pahlawan membela negara.

Nama Usman bersama Harun Said juga diabadikan pada kapal perang, KRI Usman Harun. Rupanya penamaan ini menyulut protes pemerintah Singapura. Negara ini menganggap dua pahlawan tersebut sebagai teroris karena mengebom gedung MacDonald di Orchad Road Singapura pada 10 Maret 1965 saat era konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Usman Harun Pahlawan Indonesia
Protes penamaan Usman Harun pada KRI milik TNI AL oleh Singapura membuat seorang anggota Detasemen Polisi Militer IV/4 Solo, Kopral Kepala (Kopka), Partika Subagyo Lelono (51) melakukan aksi di depan Air Mancur Stadion Manahan Solo, Senin (10/2/2014) siang. Subagyo mendukung penamaan dua pahlawan Indonesia itu. Seperti yang di tulis tribunnews.com

“Usman Harun Pahlawan Indonesia!! Merdeka!!” teriak Subagyo sembari membawa bendera merah putih di tangan kanannya dan papan bertuliskan “Usman Harun Pahlawan NKRI, NKRI Harga Mati, Cinta NKRI, Jangan Tercerai Berai Karena Partai” di genggaman tangan kirinya. Subagyo meminta pemerintah untuk tidak mengganti nama Usman Harun pada KRI TNI AL.

“Bagi saya penamaan Usman Harun adalah wajib. Ini sebagai upaya mengenang pahlawan. Bangsa yang hebat dan kuat, bangsa yang mengenang jasa para pahlawan. Jangan menyerah!!” ujarnya.

Bahkan Subagyo menyarankan penamaan Usman Harun semakin diperbanyak agar generasi muda mengenal sosok dua pahlawan tersebut. “Anak cucu kita tidak tahu nama Usman Harun, dengan diperbanyak mereka bisa mengenal dan mengenang keduanya. Jangan sampai dicabut namanya,” ujarnya.

Pemakaian baret merah, kata Subagyo, untuk mengenang bahwa Usman Harun ketika bertugas memakai baret merah. “Merah biar sama, keduanya kan KKO jadi saya pakai baret merah,” ujarnya. Subagyo kemudian lari keliling bundaran air mancur Manahan sembari mengibarkan bendera merah putih dan papan tersebut.

Seorang warga, Warsono (40) mengapresiasi yang dilakukan Subagyo. Menurutnya penamaan Usman Harun sah-sah saja dipakai untuk KRI TNI AL.

“Ibarat kita beli mobil, ya itu hak kita diberi nama apa. Sama juga kasus ini, Indonesia berhak menamakan kapal yang dibeli dengan nama pahlawan, Usman Harun sebagai wujud menghormati jasa mereka. Singapura terlalu mencampuri urusan internal negara kita. Kalau mau perang, sekalian saja perang,” tegasnya.

tempo.co

 

One Response to “Nama KRI Usman Harun, di Protes Singapura”
Read them below or add one

  1. wsc biolo says:

    bagi mereka mata2,bagi kita pahlawan,itu hanya teori perang

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked by *.

*

Top